Gbagbo Terima Kecaman Atas Penggeledahan Mobil PBB

Warga Pantai Gading berlalu-lalang di sekitar mobil milik PBB yang dibakar oleh sekelompok pemuda di Abidjan pada 13 Januari 2011. Presiden Laurent Gbagbo dituding berada di balik gerakan itu. (Foto: Getty Images)

ABIDJAN (Berita SuaraMedia) – PBB mengecam sebuah keputusan oleh pemerintah incumbent Pantai Gading, Presiden Laurent Gbagbo, untuk menghentikan dan menggeledah kendaraan-kendaraan PBB di negara tersebut. Di bawah tekanan internasional untuk menyerahkan kekuasaan setelah komisi pemilu menyatakan kekalahannya pada jajak pendapat tanggal 28 November, Gbagbo telah memerintahkan militer Pantai Gading untuk menghentikan dan menggeledah kendaraan PBB atas kecurigaan bahwa mereka mungkin menyembunyikan senjata milik mantan pemberontak Pasukan Baru (FN).
FN adalah koalisi politik yang dibentuk pada bulan Desember 2002 menyusul perjanjian damai pertama dari Perang Sipil Pantai Gading.
"Kami secara sistematis menggeledah seluruh kendaraan yang bertanda PBB. Kami menganggap mereka terkait dengan pasukan pemberontak," ujar juru bicara pemerintahan Gbagbo, Ahoua Don Mello, pada hari Sabtu (22/1) waktu setempat.
Don Mello kemudian menyerukan pada misi PBB, UNOCI, untuk meninggalkan negara Afrika Utara itu, menuduh pasukan PBB bersikap seperti pasukan pendudukan.
Sementara itu, PBB marah atas dikeluarkannya perintah menggeledah oleh pemerintah interim Gbagbo, mengatakan bahwa keputusan itu melanggar perjanjian yang mengirimkan penjaga perdamaian PBB ke Pantai Gading.
Martin Nesirky, juru bicara PBB, mengecam perintah penggeledahan itu sebagai pelanggaran serius Perjanjian Status Pasukan dan Resolusi Dewan Keamanan 1962.
Minggu lalu, kerumunan massa dan pasukan keamanan yang berafiliasi dengan Gbagbo menyerang setidaknya enam kendaraan PBB, membakar beberapa di antaranya dan melukai dua orang.
Pada hari Rabu (19/1), Dewan Keamanan PBB menerjunkan tambahan 2.000 pasukan ke Pantai Gading, menjadikan jumlah total misi PBB di negara itu sekitar 11.500 tentara.
Beberapa negara mengakui kandidat oposisi Alassane Ouattara sebagai presiden setelah Komisi Pemilihan Independen Pantai Gading menyatakannya sebagai pemenang pemilu presiden tanggal 28 November.
Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mengancam untuk aksi militer melawan presiden incumbent, yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyerahan kekuasaan terlepas dari meningkatnya tekanan internasional.
Sementara itu, perdana menteri Kenya Raila Odinga, perwakilan Uni Afrika, memperingatkan prospek intervensi militer untuk menggulingkan Gbagbo dari kekuasaan.
"Penggunaan kekuatan jelas adalah pilihan terakhir dan kita semua harus menghindari prospek itu," ujar Odinga di Nairobi, seraya menambahkan bahwa waktu semakin tipis untuk sebuah resolusi damai yang akan mengakhiri krisis di Pantai Gading. (rin/pv) www.suaramedia.com