Intelijen Fatah Incar Afiliasi Jihad Islam

Sabtu, 01 Januari 2011 12:22

Gerakan bersenjata Jalur Gaza, Islamic Jihad merupakan salah satu gerakan yang secara aktif menangkis setiap serangan yang dilancarkan rezim zionis Israel di Palestina. (Foto: Google)

KOTA GAZA (Berita SuaraMedia) - Puluhan anggota Jihad Islam dan afiliasinya telah menerima panggilan untuk tampil di hadapan pejabat intelijen Otorita Palestina selama seminggu terakhir, pejabat partai mengatakan kepada kantor berita Ma'an.

Menuduh PA menargetkat anggota dari gerakan ini, terutama di daerah Jenin dan Tulkarem, pejabat Jihad Islam mengatakan, gelombang itu adalah "eskalasi" dan menargetkan kelompok-kelompok mahasiswa dan pusat-pusat komunitas yang  terhubung dengan gerakan itu.

Seorang pemimpin mengatakan langkah tersebut "mencerminkan pelaksanaan larangan kegiatan oleh faksi-faksi perlawanan."

Dia melanjutkan, mengatakan menargetkan anggota kelompok tersebut  "menciptakan krisis di arena nasional dan tidak memberikan keuntungan pada upaya konsiliasi,"menambahkan bahwa "itu adalah upaya untuk memperdalam perpecahan."

Sementara itu Gerakan Jihad Islam di Gaza menolak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baru yang bermaksud untuk dibentuk Gerakan Hamas di Jalur Gaza. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyya, menawarkan tempat duduknya ke Jihad Islam tetapi gerakan itu menolak partisipasi apapun.

Pemimpin Jihad Islam, Nafith Azzam, menyatakan bahwa meskipun gerakan itu menghargai sikap tersebut, mereka tidak akan turut serta dalam pemerintahan.

Gerakan Jihad Islam di Palestina tidak pernah berpartisipasi dalam pemerintahan apapun, dan selalu absen dari semua pemilihan lokal, nasional dan presiden.

Pemimpin Hamas, Ismael Haniyya, sedang berkonsultasi dengan berbagai faksi untuk membentuk pemerintahan baru di Jalur Gaza, sebuah isu yang dikritik oleh gerakan Fatah yang menganggap keputusan seperti itu meningkatkan perpecahan internal.

Selain itu, Front Perjuangan Populer, sebuah kelompok independen di bawah payung Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), juga mengatakan tidak akan bergabung dengan pemerintah dan bahwa mereka hanya akan bergabung dengan pemerintah persatuan nasional setelah dicapai.

Front itu juga mendesak Hamas dan pemimpinnya tidak untuk membentuk perombakan pemerintahan baru menyatakan bahwa langkah ini akan meningkatkan divisi dengan Tepi Barat.

Hamas di Gaza mulai mengirim utusan untuk mengadakan pembicaraan dengan berbagai faksi dan tokoh independen meminta mereka untuk bergabung dengan pemerintah dan menawarkan posisi untuk mereka.

Pada tahun 2006, Hamas mencapai kemenangan besar dalam pemilihan nasional; mayoritas sudah cukup untuk mengaktifkannya dalam pemerintahan.

Mempertahankan mayoritas pemilu, gerakan itu mencoba untuk membentuk sebuah pemerintah persatuan, namun Israel dan Amerika Serikat memimpin kampanye internasional untuk mengisolasi itu. (iw/mn/imc) www.suaramedia.com